TANAH DI ZAMAN FEODAL

KONSEP
KITAB MANAWA: KONSEP KEPEMILIKAN “SALUMAHING BUMI LAN SAKUREBING LANGIT: KAGUNGANING NATA
TANAH MERUPAKAN MILIK RAJA TERMASUK TENAGA KERJA YANG ADA DI DALAMNYA
SISTEM PENGUASAAN TANAH FEODAL TRADISIONAL MERUPAKAN KELANJUTAN DARI KERAJAAN HINDU-BUDHA (KULTUS DEWA RAJA)
RAJA MEMILIKI HAK ATAS SUMBER KEKAYAAN YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA
PERSAMAAN DENGAN EROPA
DOMINIUM DIRECTUM: KEKUASAAN MUTLAK ATAS TANAH ADA PADA RAJA
DOMINIUM UTILE: PETANI HANYA MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGERJAKAN TANAH RAJA
KONSEP INI KEMUDIAN DIGUNAKAN PEJABAT PEMERINTAHAN KOLONIAL UNTUK MEMPERKUAT HUBUNGAN SEWA MENYEWA TANAH YANG DILAKUKAN ONDERNEMING
PANDANGAN LAIN
PERAN CIKAL BAKAL/PRIMUS INTERPARES SAAT TIMBULNYA PERMUKIMAN PERTAMA KALI
BERJASA MEMBABAD ATAU MEMBUKA HUTAN SEBAGAI PERMUKIMAN ATAU PERSAWAHAN
DIIKUTI OLEH BATIH ATAU KETURUNANNYA SEHINGGA MEMBENTUK PERMUKIMAN YANG LEBIH BESAR YANG DISEBUT DESA
SEBAGAI KONSEP INDONESIA ASLI
BUMI NARAWITA
TANAH YANG DIKUASAI RAJA SECARA LANGSUNG, TERDIRI DARI:
1.BUMI PEMAJEGAN: TANAH-TANAH RAJA YANG MENGHASILKAN PAJAK UANG
2.BUMI PANGREMBE: TANAH YANG KHUSUS DITANAMI PADI DAN TANAMAN LAIN UNTUK KEPERLUAN ISTANA
3.BUMI GLADHAG: TANAH YANG PENDUDUKNYA MENDAPAT TUGAS TRASPORTASI, MISAL SAAT PESTA PERKAWINAN, KELAHIRAN, KEMATIAN ATAU PESTA-PESTA ISTANA LAINNYA
TANAH APANAGE/TANAH LUNGGUH
APANAGE BERASAL DARI KATA LATIN APPANARE YANG BERARTI ROTI
TANAH YANG TIDAK DIKUASAI SECARA LANGSUNG OLEH RAJA
DIBERIKAN KEPADA BANGSAWAN (SENTANA DAN NARA PRAJA) SEBAGAI TANAH GAJI (LUNGGUH/APANAGE)
BUKAN HAK MILIK (ANDARBE) TETAPI HAK PAKAI DAN HAK PINJAM (ANGGADUH)
TANAH APANAGE/TANAH LUNGGUH
SEWAKTU-WAKTU DAPAT DIAMBIL KEMBALI KARENA PEMEGANGNYA MENINGGAL ATAU DIANGGAP TIDAK LOYAL KEPADA RAJA
TANAH YANG DIKEMBALIKAN KEPADA RAJA DISEBUT SITI GANTUNGAN: SEBAGAI TANAH PERSEDIAAN KEPADA BIROKRAT LAIN SEBAGAI LUNGGUH
PEJABAT PURNAKARYYA MENDAPAT TANAH PENGAREM-AREM
PEMBAGIAN LUNGGUH
BERDASAR SEGI ASKRIPTIF (KETURUNAN) DAN SEGI KEMAMPUAN MAUPUN KECAKAPAN
SENTANA KARENA ADA HUBUNGAN GENEALOGI, SEMAKIN DEKAT SEMAKIN LUAS
NARAPRAJA KARENA KECAKAPANNYA SEBAGAI BIROKRAT KERAJAAN
SATUAN UKURAN
SATUAN UKURAN TANAH APANAGE DISEBUT JUNG
1 JUNG = 28.386 M2, DIKUASAI OLEH 4 CACAH / KARYA
LUAS LUNGGUH DIHITUNG DENGAN BANYAKNYA CACAH YANG ADA DI DALAMNYA
CACAH ADALAH SEBUTAN UNTUK SATU ORANG PETANI YANG MENGERJAKAN TANAH /UNIT KERJA DALAM MENGGARAP TANAH
LUAS TANAH DISESUAIKAN DENGAN TERSEDIANYA TENAGA KERJA YANG SEBANDING DENGAN TINGGI RENDAHNYA JABATAN SESEORANG
CONTOH SATUAN
BUPATI MEMPUNYAI LUNGGUH 500 CACAH, BERARTI MEMPUNYAI LUNGGUH YANG DIKERJAKAN OLEH 500 BATIH/KELUARGA
LUAS TANAH DISESUAIKAN DENGAN BANYAKNYA TENAGA KERJA YANG TERSEDIA
PATUH
PARA PEMEGANG TANAH LUNGGUH DISEBUT PATUH
PARA PATUH TINGGAL DI KUTHAGARA ATAU KOTA KERAJAAN
SEMENTARA WILAYAH APANAGE TERLETAK DI NEGARA AGUNG (PEDESAAN)
LETAK TANAH TUMPANG PARUK (TERPENCAR), MERUPAKAN FUNGSI KONTROL
WAJIB MEMBERIKAN SEBAGIAN HASIL BUMINYA KEPADA ISTANA
PATUH
LUNGGUH MEMBERIKAN KEHIDUPAN YANG LAYAK BAGI PEMEGANGNYA
PATUH MENJADI KAYA
PEMEGANG LUNGGUH YANG TERLALU LUAS TANAHNYA SEDAPAT MUNGKIN DIKURANGI AGAR TIDAK MEMBENTUK KEKUATAN YANG SEWAKTU-WAKTU MENGANCAM RAJA
BEKEL
DIANGKAT OLEH PATUH UNTUK MENGELOLA TANAH APANAGENYA
BERTUGAS MEMINJAMKAN TANAH APANAGE KEPADA PARA SIKEP (PETANI) ATAU SEBAGAI PEREKRUT TENAGA KERJA
ADA KECENDERUNGAN MEREKRUT ANGGOTA KELUARGA SENDIRI UNTUK MENGERJAKAN TANAH DI WILAYAH KEKUASAANNYA
BERTUGAS MEMUNGUT PAJAK INNATURA/ BERFUNGSI SEBAGAI PENEBAS PAJAK
BEKEL
DITUNTUT LOYALITASNYA THD PATUH: KEAJEGAN PEMBAYARAN PAJAK DAN PENGIRIMAN TENAGA KERJA WAJIB UNTUK PARA BANGSAWAN
BERTINDAK SEBAGAI KEPALA DESA/KEPALA DUKUH (DITETAPKAN OLEH GUBERNEMEN TAHUN 1848)
BERTANGGUNG JAWAB ATAS KETERTIBAN DAN KEAMANAN DESA
BEKEL BERHAK ATAS 1/5 BAGIAN DARI HASIL LUNGGUH, 4/5 BAGIAN DIBAGI DUA (MARO) PATUH DAN PETANI
BEKEL
LAMA KELAMAAN TERJADI PERGESERAN FUNGSI BEKEL DARI FUNGSI EKONOMIS KE FUNGSI POLITIS (BAGAIMANA MENGAMANKAN DESA SEHINGGA PETANI PATUH MEMASUKKAN PAJAK)
BISA SESUKANYA MOCOT PETANI DARI STATUSNYA SEBAGAI KULI KENCENG
PEMEGANG KEKUASAAN DESA, MEMPUNYAI FUNGSI POLITIK SEBAGAI PENGATUR PEMERINTAHAN DESA
PENGANGKATAN BEKEL
DIDASARKAN KEPERCAYAAN PENDUDUK
DIPERKUAT REKOMENDASI KEPALA-KEPALA DI ATAS DESA
DIPERKUAT DENGAN PIAGAM SEBAGAI LEGALISASI HUBUNGAN PATUH DAN BEKEL DAN SEBAGAI KONTRAK KERJA YANG MENGANDUNG SANKSI
CALON BEKEL JUGA MEMBAYAR BEKTI (SEMACAM PELICIN) PADA PATUH
SIKEP
DISEBUT WONG SIKEP, WONG KENCENG ATAU KULI KENCENG
HANYA MEMILIKI HAK MENGGARAP (HANGGARAP)
SANGAT TERGANTUNG PADA BEKEL
SIKEP/KULI KENCENG: ORANG-ORANG PERTAMA YANG MENEMPATI TANAH DAN MENDAPAT HAK MENGERJAKAN DAN HAK MENEMPATI BANGUNAN
SIKEP
MEMILIKI WAJIB KERJA ‘SAMBATAN WAJIB’ PADA TANAH MILIK BEKEL ( 1 TAHUN BISA 50 KALI) ATAUPUN ‘RUKUN GAWE’: PERBAIKAN JALAN DESA, SALURAN AIR, JEMBATAN, DAN JAGA MALAM (1 TAHUN MENCAPAI 74 HARI)
BERATNYA BEBAN KERJA MENYEBABKAN BANYAK SIKEP MENANGGALKAN STATUSNYA DAN BERALIH MENJADI PENGINDUNG ATAU PINDAH KE DAERAH LAIN
WONG ANGINAN
PENGGARAP DI BAWAH KULI KENCENG, KARENA TIDAK LOYAL DAN TIDAK SANGGUP MEMBAYAR PAJAK ATAU MELAKUKAN KEJAHATAN SEHINGGA MEREKA DIKELUARKAN DARI DESA
MENCIPTAKAN KEHIDUPAN BARU DENGAN MELAKUKAN KEJAHATAN SEPERTI BEGAL, KECU, RAMPOK, DLL.