TANAH DI ZAMAN FEODAL

KONSEP
KITAB MANAWA: KONSEP KEPEMILIKAN “SALUMAHING BUMI LAN SAKUREBING LANGIT: KAGUNGANING NATA
TANAH MERUPAKAN MILIK RAJA TERMASUK TENAGA KERJA YANG ADA DI DALAMNYA
SISTEM PENGUASAAN TANAH FEODAL TRADISIONAL MERUPAKAN KELANJUTAN DARI KERAJAAN HINDU-BUDHA (KULTUS DEWA RAJA)
RAJA MEMILIKI HAK ATAS SUMBER KEKAYAAN YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA
PERSAMAAN DENGAN EROPA
DOMINIUM DIRECTUM: KEKUASAAN MUTLAK ATAS TANAH ADA PADA RAJA
DOMINIUM UTILE: PETANI HANYA MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGERJAKAN TANAH RAJA
KONSEP INI KEMUDIAN DIGUNAKAN PEJABAT PEMERINTAHAN KOLONIAL UNTUK MEMPERKUAT HUBUNGAN SEWA MENYEWA TANAH YANG DILAKUKAN ONDERNEMING
PANDANGAN LAIN
PERAN CIKAL BAKAL/PRIMUS INTERPARES SAAT TIMBULNYA PERMUKIMAN PERTAMA KALI
BERJASA MEMBABAD ATAU MEMBUKA HUTAN SEBAGAI PERMUKIMAN ATAU PERSAWAHAN
DIIKUTI OLEH BATIH ATAU KETURUNANNYA SEHINGGA MEMBENTUK PERMUKIMAN YANG LEBIH BESAR YANG DISEBUT DESA
SEBAGAI KONSEP INDONESIA ASLI
BUMI NARAWITA
TANAH YANG DIKUASAI RAJA SECARA LANGSUNG, TERDIRI DARI:
1.BUMI PEMAJEGAN: TANAH-TANAH RAJA YANG MENGHASILKAN PAJAK UANG
2.BUMI PANGREMBE: TANAH YANG KHUSUS DITANAMI PADI DAN TANAMAN LAIN UNTUK KEPERLUAN ISTANA
3.BUMI GLADHAG: TANAH YANG PENDUDUKNYA MENDAPAT TUGAS TRASPORTASI, MISAL SAAT PESTA PERKAWINAN, KELAHIRAN, KEMATIAN ATAU PESTA-PESTA ISTANA LAINNYA
TANAH APANAGE/TANAH LUNGGUH
APANAGE BERASAL DARI KATA LATIN APPANARE YANG BERARTI ROTI
TANAH YANG TIDAK DIKUASAI SECARA LANGSUNG OLEH RAJA
DIBERIKAN KEPADA BANGSAWAN (SENTANA DAN NARA PRAJA) SEBAGAI TANAH GAJI (LUNGGUH/APANAGE)
BUKAN HAK MILIK (ANDARBE) TETAPI HAK PAKAI DAN HAK PINJAM (ANGGADUH)
TANAH APANAGE/TANAH LUNGGUH
SEWAKTU-WAKTU DAPAT DIAMBIL KEMBALI KARENA PEMEGANGNYA MENINGGAL ATAU DIANGGAP TIDAK LOYAL KEPADA RAJA
TANAH YANG DIKEMBALIKAN KEPADA RAJA DISEBUT SITI GANTUNGAN: SEBAGAI TANAH PERSEDIAAN KEPADA BIROKRAT LAIN SEBAGAI LUNGGUH
PEJABAT PURNAKARYYA MENDAPAT TANAH PENGAREM-AREM
PEMBAGIAN LUNGGUH
BERDASAR SEGI ASKRIPTIF (KETURUNAN) DAN SEGI KEMAMPUAN MAUPUN KECAKAPAN
SENTANA KARENA ADA HUBUNGAN GENEALOGI, SEMAKIN DEKAT SEMAKIN LUAS
NARAPRAJA KARENA KECAKAPANNYA SEBAGAI BIROKRAT KERAJAAN
SATUAN UKURAN
SATUAN UKURAN TANAH APANAGE DISEBUT JUNG
1 JUNG = 28.386 M2, DIKUASAI OLEH 4 CACAH / KARYA
LUAS LUNGGUH DIHITUNG DENGAN BANYAKNYA CACAH YANG ADA DI DALAMNYA
CACAH ADALAH SEBUTAN UNTUK SATU ORANG PETANI YANG MENGERJAKAN TANAH /UNIT KERJA DALAM MENGGARAP TANAH
LUAS TANAH DISESUAIKAN DENGAN TERSEDIANYA TENAGA KERJA YANG SEBANDING DENGAN TINGGI RENDAHNYA JABATAN SESEORANG
CONTOH SATUAN
BUPATI MEMPUNYAI LUNGGUH 500 CACAH, BERARTI MEMPUNYAI LUNGGUH YANG DIKERJAKAN OLEH 500 BATIH/KELUARGA
LUAS TANAH DISESUAIKAN DENGAN BANYAKNYA TENAGA KERJA YANG TERSEDIA
PATUH
PARA PEMEGANG TANAH LUNGGUH DISEBUT PATUH
PARA PATUH TINGGAL DI KUTHAGARA ATAU KOTA KERAJAAN
SEMENTARA WILAYAH APANAGE TERLETAK DI NEGARA AGUNG (PEDESAAN)
LETAK TANAH TUMPANG PARUK (TERPENCAR), MERUPAKAN FUNGSI KONTROL
WAJIB MEMBERIKAN SEBAGIAN HASIL BUMINYA KEPADA ISTANA
PATUH
LUNGGUH MEMBERIKAN KEHIDUPAN YANG LAYAK BAGI PEMEGANGNYA
PATUH MENJADI KAYA
PEMEGANG LUNGGUH YANG TERLALU LUAS TANAHNYA SEDAPAT MUNGKIN DIKURANGI AGAR TIDAK MEMBENTUK KEKUATAN YANG SEWAKTU-WAKTU MENGANCAM RAJA
BEKEL
DIANGKAT OLEH PATUH UNTUK MENGELOLA TANAH APANAGENYA
BERTUGAS MEMINJAMKAN TANAH APANAGE KEPADA PARA SIKEP (PETANI) ATAU SEBAGAI PEREKRUT TENAGA KERJA
ADA KECENDERUNGAN MEREKRUT ANGGOTA KELUARGA SENDIRI UNTUK MENGERJAKAN TANAH DI WILAYAH KEKUASAANNYA
BERTUGAS MEMUNGUT PAJAK INNATURA/ BERFUNGSI SEBAGAI PENEBAS PAJAK
BEKEL
DITUNTUT LOYALITASNYA THD PATUH: KEAJEGAN PEMBAYARAN PAJAK DAN PENGIRIMAN TENAGA KERJA WAJIB UNTUK PARA BANGSAWAN
BERTINDAK SEBAGAI KEPALA DESA/KEPALA DUKUH (DITETAPKAN OLEH GUBERNEMEN TAHUN 1848)
BERTANGGUNG JAWAB ATAS KETERTIBAN DAN KEAMANAN DESA
BEKEL BERHAK ATAS 1/5 BAGIAN DARI HASIL LUNGGUH, 4/5 BAGIAN DIBAGI DUA (MARO) PATUH DAN PETANI
BEKEL
LAMA KELAMAAN TERJADI PERGESERAN FUNGSI BEKEL DARI FUNGSI EKONOMIS KE FUNGSI POLITIS (BAGAIMANA MENGAMANKAN DESA SEHINGGA PETANI PATUH MEMASUKKAN PAJAK)
BISA SESUKANYA MOCOT PETANI DARI STATUSNYA SEBAGAI KULI KENCENG
PEMEGANG KEKUASAAN DESA, MEMPUNYAI FUNGSI POLITIK SEBAGAI PENGATUR PEMERINTAHAN DESA
PENGANGKATAN BEKEL
DIDASARKAN KEPERCAYAAN PENDUDUK
DIPERKUAT REKOMENDASI KEPALA-KEPALA DI ATAS DESA
DIPERKUAT DENGAN PIAGAM SEBAGAI LEGALISASI HUBUNGAN PATUH DAN BEKEL DAN SEBAGAI KONTRAK KERJA YANG MENGANDUNG SANKSI
CALON BEKEL JUGA MEMBAYAR BEKTI (SEMACAM PELICIN) PADA PATUH
SIKEP
DISEBUT WONG SIKEP, WONG KENCENG ATAU KULI KENCENG
HANYA MEMILIKI HAK MENGGARAP (HANGGARAP)
SANGAT TERGANTUNG PADA BEKEL
SIKEP/KULI KENCENG: ORANG-ORANG PERTAMA YANG MENEMPATI TANAH DAN MENDAPAT HAK MENGERJAKAN DAN HAK MENEMPATI BANGUNAN
SIKEP
MEMILIKI WAJIB KERJA ‘SAMBATAN WAJIB’ PADA TANAH MILIK BEKEL ( 1 TAHUN BISA 50 KALI) ATAUPUN ‘RUKUN GAWE’: PERBAIKAN JALAN DESA, SALURAN AIR, JEMBATAN, DAN JAGA MALAM (1 TAHUN MENCAPAI 74 HARI)
BERATNYA BEBAN KERJA MENYEBABKAN BANYAK SIKEP MENANGGALKAN STATUSNYA DAN BERALIH MENJADI PENGINDUNG ATAU PINDAH KE DAERAH LAIN
WONG ANGINAN
PENGGARAP DI BAWAH KULI KENCENG, KARENA TIDAK LOYAL DAN TIDAK SANGGUP MEMBAYAR PAJAK ATAU MELAKUKAN KEJAHATAN SEHINGGA MEREKA DIKELUARKAN DARI DESA
MENCIPTAKAN KEHIDUPAN BARU DENGAN MELAKUKAN KEJAHATAN SEPERTI BEGAL, KECU, RAMPOK, DLL.

Perkembangan Hukum Agraria

1.Hukum Agraria Lama

2.Hukum Agraria Nasional

Hukum Agraria Lama

1.Bersifat dualisme, baik pada hukum maupunhak-hak atas tanah

2.Tidak menjamin kepastian hukum; Agrariscewet 1870---------Asas domein

3.Diciptakan oleh Pemerintah Belanda

Hukum agraria lama ada 2 periode

1.Penjajahan Belanda melahirkan Hk AgrariaAdministratif , yaitu AW 1870

2.Setelah Indonesia merdeka--------masihberlaku AW 1870, krn pemerintah Indonesiabelum punya peraturan sendiri

Perubahanygdilakukan; penghapusantanahpartikelir----------UU No. 1 Tahun1958

Hak Pemegang Tanah Partikelir

1.Hak untuk mengangkat/memberhentikankepala desa

2.Hak untuk mendirikan pasar, sekolah

3.Hak untuk menyuruh tanam paksa

4.Hak untuk memungut pajak

Hukum Agraria nasional melahirkan UUPA

Pembaharuan hukum tanah nasional

Unifikasi di bidang hukum dan hak atas tanah

Menjamin kepastian hukum

PembaharuanHukumtanahnasional

Formil; UUPA berlaku bg setiap WNA, dibuatoleh DPR dan Pemerintah, menggunakanbahasa Indonesia, berlaku di Indonesia

Materiil; bersumberkan pada hukum adat

Menjamin Kepastian Hukum

Peraturan dibuat secara tertulis dandilaksanakan secara konsisten

Dilakukannya pendaftaran tanah--------kepastian hukum

Unifikasi hukum tanah nasional

1.Unifikasi hukum; UUPA dan PeraturanPelaksanaannya berlaku bagi setiap WNI

2.Unifikasi hak-hak atas tanah------konversi

Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah

Hak Penguasaan atas tanah; suatu hak yg memberikan wewenang, kewajiban, atau larangan-larangan bg pemegang hak untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yg dipunyainya

Hak atas tanah tidak sama dengan hak penguasaan atas tanah. Hak atas tanah bersifat hubungan

perdata, sedangkan hak penguasaan atas tanah bersifat publik dan perdata

Hak Penguasaan Atas Tanah;

Hak bangsa Indonesia; Pasal 1 UUPA, aspek perdata dan publik

Hak Menguasai dari Negara; Pasal 2

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat; Pasal 3 UUPA, aspek perdata dan publik

Hak-hak perorangan/individual; Pasal 4, 9, 16

a. Hak-hak atas tanah

b. Hak jaminan atas tanah, Psl 57 UUPA

c. Hak atas tanah wakaf, psl 49 UUPA

Sistimatika Pengaturan Hak Penguasaan Atas Tanah

Hak Penguasaan Atas tanah sebagai lembaga hukum

HPAT sebagai hubungan hukum konkrit

Hak-hak penguasaan tanah sebagai lembaga hukum;

Jika belum dihubungkan dengan bidang tanah tertentu dan pemegang hak tertentu, misalnya lembaga hak milik, meliputi;

a. memberi nama pada hak penguasaan atas tanah

b. menetapkan isinya, larangan, jangka waktu

c. mengenai subyeknya

d. mengenai tanahnya

Hak Milik; Hak penguasaan atas tanah yg terkuat

Subyek hak milik; orang perorangan (WNI), jangka waktu penguasaan tidak terbatas

Subyek hak guna bangunan; orang perorangan dan badan hukum indonesia

Subyek HGU, orang perorangan dan badan hukum indonesia

Hak-hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum konkrit;

Jika sudah dihubungkan dg  suatu bidang tanah tertentu sebagai obyeknya dan seseorang/badan hukum sebagai pemegang haknya, misalnya HM, HGB, HGU, meliputi;

a. mengenai penciptaannya

b. mengenai pembebanannya

c. mengenai pemindahannya

d. mengenai hapusnya

e. mengenai pembuktiannya

Asas-Asas Hukum Agraria Nasional;

Asas hak ulayat dan hukum adat; pasal 3

Asas hak menguasai dari negara; pasal 2

Asas fungsi sosial, pasal 6

Asas pembatasan hak; pasal 7

Asas produktif aktif; pasal 10

Asas persamaan hak, pasal 10

Asas usaha bersama, pasal 12

Asas pemanfaatan, pasal 12

Asas konversi, pasal 15

Hak Guna Usaha

Hak untuk mengusahakan tanah yg dikuasai oleh negara, dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan

HGB diberikan untuk jangka waktu 25 tahun dan diperpanjang paling lama 25 tahun

HGB terjadi karena penetapan pemerintah

Subyek HGU

Warga negara Indonesia

Badan hukum yg didirikan menurut hukum Indonesia

Hapusnya HGU

Jangka waktunya berakhir

Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir,karena sesuatu syarat tidak dipenuhi

Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir

Dicabut untuk kepentingan umum

Hak Guna Bangunan

Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yg bukan miliknya sendiri

HGB diberikan untuk jangka waktu 30 tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun

HGB terjadi mengenai tanah yg dikuasai langsung oleh negara karena penetapan, dan mengenai tanah milik karena perjanjian

Hapusnya HGB

Jangka waktunya berakhir

Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir

Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir

Dicabut untuk kepentingan umum

Ditelantarkan

Tanahnya musnah

Hak Pakai

Hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yg dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yg member iwewenang dan kewajiban yg ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yg berwewenang memberinya atau dg perjanjian dg pemiliknya,  yg bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah

Untuk tanah negara,  jangka waktu hak pakai adalah 25 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yg tidak ditentukan

Untuk tanah milik, hak pakai jangka waktunya 25 tahun dan tidak dapat diperpanjang kembali